Home Blog

Polsek Toboali tembak tersangka spesialis curat

0

Toboali, Bangka Selatan (ANTARA) – Tim Rajawali Polsek Toboali, Kabupaten Bangka Selatan menembak tersangka spesialis Curat lantaran mencoba melarikan diri dan melawan petugas ketika hendak diamankan.

“Tersangka dengan NJ (24) warga Jalan Inas Mulio Desa Kaposang Kecamatan Toboali kami berikan tindakan tegas terukur karena mencoba melarikan diri dan melawan petugas ketika hendak di ringkus,” kata Kapolres Bangka Selatan, AKBP S Ferdinand Suwarji melalui Kabag Ops, Kompol Rusnoto di Toboali, Sabtu.

Ia menjelaskan pengungkapan perkara curat ini bermula dari laporan korban, Lusiana. Kapolsek Toboali, IPTU Yandri C Akip bersama Kanit Reskrim IPDA Rio Tarigan bersama anggota Reskrim melakukan penyelidikan.

“Berbekal informasi  yang didapat di Tempat Kejadian Perkara , pada Sabtu, (19/10) sekira pukul 01.30 Wib dinihari tim berhasil mengamankan Pelaku Pejambretan,” kata dia.

Ia mengatakan dari penggeledahan rumah tersangka yang beralamat di Desa Keposang petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa Satu Dompet hitam yang berisi uang Tunai Senilai Rp 2.515.000, KTP, ATM Bank BRI dan Buku Tabungan serta kartu BPJS dari hasil jambret di Jalan Damai. Sedangkan barang bukti satu unit Sepeda Motor Suzuki FU warna Putih Tanpa TNKB yang digunakan tersangka saat beraksi juga diamankan.

Tidak hanya itu petugas juga berhasil mengamankan barang bukti lainnya hasil penjambretan di Jalan Parit 7 Desa Keposang,  berupa Tas Warna Abu Abu, Hp Merk Vivo Y15, KTP, SIM dan BPJS serta beberapa surat menyurat lainnya.

“Tersangka ini telah melakukan aksi penjambretannya di tiga TKP, yakni Jalan Damai, Jalan Parit 7 Desa Keposang dan Jalan Simpang Pijal. Untuk barang bukti penjambretan di Simpang Pijal berupa Kalung Emas Imitasi dan sampai saat ini korban belum membuat laporan,” katanya.

Saat ini tersangka dan barang bukti sudah diamankan ke Mapolsek Toboali guna dilakukan Penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya pelaku disangkakan melanggar pasal 365 KUHP.

Pemkab Bangka Barat gelar doa bersama untuk Indonesia damai

0
Mentok, Bangka Barat (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menggelar doa bersama menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 guna mewujudkan kedamaian Indonesia.

“Kegiatan doa bersama ini merupakan salah satu upaya kami dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, kami berharap situasi tetap aman, tertib dan nyaman,” kata Kapolres Bangka Barat AKBP Muhammad Adenan di Mentok, Sabtu.

Doa bersama yang digelar pada Jumat (18/10) malam di lapangan parkir komplek perkantoran Pemkab Bangka Barat dihadiri sekitar 1.000 peserta.

Hadir dalam kegiatan itu sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Bangka Barat dan unsur Forkopimda kabupaten setempat, antara lain Bupati Bangka Barat diwakili Sekda M. Effendi, Komandan Kodim 0431/BB, Kajari, ketua KPU, ketua Bawaslu, ketua MUI, pengurus Muhamadiyah, NU, GP Anshor, FKUB, Kanwil Depag dan lainnya.

Kegiatan doa bersama dipimpin ketua MUI Kabupaten Bangka Barat H. Toha berjalan lancar dan khidmat.

“Kami berharap melalui kegiatan bersama ini mampu menciptakan rasa aman, damai dan tentram sekaligus menjalin silaturahim semua komponen masyarakat untuk bersama menciptakan rasa persatuan dan kesatuan di daerah ini,” kata Adenan.

Kegiatan dzikir dan doa bersama menjadi sarana mempererat tali persaudaraan sehingga mendekatkan hubungan antarsesama masyarakat untuk mendukung terwujudnya Indonesia damai.

“Melalui dzikir kita memohon kepada Allah SWT agar dimudahkan semua urusan pascapelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI yang akan digelar pada 20 Oktober 2019,” ujarnya.

Negara Indonesia di dalam kepemimpinan yang baru ini diharapkan selalu mendapat berkah, semakin maju, aman, damai, kondusif, dan segala urusan negara berjalan lancar.

Dalam kesempatan ini juga Kapolres mengajak semua komponen bangsa bersama-sama menciptakan suasana kodusif demi keutuhan NKRI.

Polres Bangka Barat-Kodim gelar patroli gabungan jelang pelantikan Presiden RI

0
Mentok, Bangka Barat (ANTARA) – Kepolisian Resor Bangka Barat bersama Kodim 0431, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, patroli gabungan guna menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024.

“Kegiatan patroli akan kami lakukan bersama TNI di seluruh kecamatan hingga pelosok untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan,” kata Kapolres Bangka Barat AKBP Muhammad Adenan di Mentok, Sabtu.

Pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden RI dan KH Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden RI periode 2019-2024 yang dijadwalkan pada 20 Oktober 2019 sudah sesuai hukum dan harus dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

“Patroli dengan berkeliling dan mengunjungi kelompok warga ini kami harapkan berjalan efektif dalam menjaga kamtibmas seiring rencana pelantikan yang semakin dekat,” katanya.

Selain peningkatan kegiatan patroli, tim keamanan gabungan juga terus melakukan penjagaan di lokasi strategis dan fasilitas umum hingga pelosok.

“Kegiatan bersama ini merupakan salah satu antisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, penggencaran patroli gabungan juga menyasar tempat-tempat atau pusat perbelanjaan, pemukiman penduduk dan lokasi rawan tindak kejahatan.

Sosialisasi dengan cara mengingatkan warga agar tetap tenang juga terus dilakukan, baik dengan pola tatap muka mau pun pemasangan media sosialisasi.

Adenan mengatakan, kegiatan patroli tersebut sebagai bentuk hadirnya TNI-Polri menjaga keamanan di tengah masyarakat.

“Kami juga menggelar dialog dengan komisioner KPU Kabupaten Bangka Barat dan Bawaslu agar berjalan lancar,” tuturnya.

KPK sita sejumlah berkas dari kantor Wali Kota Medan

0
Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah berkas dari hasil penggeledahan di kantor Wali Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Jumat.
 
Pantauan ANTARA, penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK sejak pukul 09.00 WIB, baru selesai pukul 21.26 WIB.
 
Para penyidik keluar dari ruang kerja Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin membawa empat buah koper dengan ukuran besar yang berisi dokumen terkait perkara yang sedang dikembangkan.
 
Mereka pergi meninggalkan kantor Wali Kota Medan dengan mengendarai sebanyak tujuh mobil.
 
“Beberapa dokumen disita,” kata Sekda Kota Medan Wiriya Al Rahman.

Diberitakan sebelumnya, penggeledahan ini dilakukan pasca-ditetapkannya Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin sebagai tersangka dugaan kasus suap.
 
Selain Tengku Dzulmi Eldin, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yaitu pemberi IAN (Isa Ansyari) Kepala Dinas PUPR Kota Medan dan SFI (Syamsul Fitri Siregar) Kepala Bagian Protokoler kota Medan.
 
Sebagai pihak yang diduga penerima, Tengku Dzulmi dan Syamsul Fitir disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar.
 
Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi: Isa Ansyari disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Pasal tersebut yang mengatur mengenai orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Minions tuturkan kunci permainan atasi Han/Zhou

0
Jakarta (ANTARA) – Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon menuturkan cara mereka bisa mengalahkan Han Cheng Kai/Zhou Hao Dong hanya dalam waktu 25 menit dengan menguasai permainan sejak awal.

“Lawan hari ini cukup kuat dan sulit. Tapi kami bisa bermain lebih baik dengan mengontrol permainan,” kata Kevin melalui keterangan resmi PP PBSI di Jakarta, Jumat.

Minions berhasil mengalahkan Han/Zhou dengan skor 21-16, 21-14 di Odense Sportspark, Denmark, sehingga berhak melanjutkan ke babak empat besar hari Sabtu.

Kevin/Marcus memang sempat tertinggal di awal gim pertama dengan skor 3-6 dan 6-8, namun hal tersebut tak berlangsung lama karena bisa membalikkan keadaan dan akhirnya menang 21-16.

Di gim kedua, Minions tak memberikan peluang sedikit pun kepada lawan untuk berkembang. Mereka berhasil menguasai permainan dan terus memperlebar jarak poin.

Unggulan pertama di nomor ganda putra turnamen ini kemudian berhasil menang 21-14 di gim kedua.

“Kami sangat senang karena bisa menang hari ini,” ujar Marcus menambahkan.

Sementara di babak empat besar, Kevin/Marcus masih menanti calon lawan antara Li Jun Hui/Liu Yuchen (China) dan Lu Ching Yao/Yang Po Han (Taiwan).

“Semua lawan di sini bagus dan susah juga dilawan, kami harus benar-benar hati-hati dan selalu melakukan yang terbaik,” kata Marcus.

Di nomor ganda putra, masih ada dua pasangan Indonesia yang berpeluang ke semifinal Denmark Open 2019 jika berhasil mengalahkan lawan-lawan dari Jepang.

Mereka adalah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang akan menghadapi Takeshi Kamura/Keigo Sonoda, dan Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan yang melawan Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe.

Moeldoko: Pemerintahan Jokowi-JK sudah beri penanda kemajuan Indonesia

0
Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bakal berakhir Sabtu (19/10) dan dalam lima tahun pemerintahannya ini telah memberi penanda kemajuan Indonesia.

Moeldoko, dalam rilisnya di Jakarta, Jumat, mengungkapkan dalam waktu lima tahun ini, pemerintahan Jokowi-JK memiliki tiga prioritas.

Pertama, memastikan kehadiran Negara dalam segala aspek kehidupan, terutama untuk melindungi hak-hak setiap warga negara melalui pemilu yang demokratis dan hukum yang berkeadlian.

Kedua, menjalankan pembangunan Indonesia-sentris dan ketiga, membangun manusia Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan peradaban modern yang dinamis dan kompetitif.

Lima tahun pemerintah Jokowi-JK ini telah meletakkan pondasi, dimana harapannya bisa membangkitkan optimisme semua warga negara.

“Perubahan membutuhkan penanda. Membutuhkan indikasi bahwa kita sedang berubah dan tidak sedang berjalan di tempat,” kata Moeldoko dalam paparan capaian lima tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla di Bina Graha, Jakarta.

Ia mencontohkan pembangunan jembatan Holtekamp, Papua, yang telah berdiri, pembangunan tol trans Sumatera, dan beroperasinya MRT.

“Ini semua memberi kita rasa percaya diri, bahwa perubahan memang sedang terjadi,” ujarnya.

Selain itu, Moeldoko percaya, rencana pemindahan Ibukota Negara RI ke Kalimantan Timur akan berjalan sukses.

Program-program kerja itu, katanya, akan menjadi pertanda penting bahwa Indonesia akan terus bergerak ke depan.

Ke depan, Moeldoko mengakui masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mencapai visi Indonesia maju di tahun 2045.

Moeldoko juga yakin pemerintah akan meningkatkan kualitas SDM, meneruskan pembangunan infrastruktur, menyingkirkan regulasi yang menghambat investasi, menciptakan lapangan kerja, dan melakukan reformasi birokrasi.

“Hanya itu jalan menjadi negara maju,” katanya.

Yang terpenting, menurut Moeldoko, kepercayaan diri bangsa meningkat, sebab kepercayaan ini akan menjadi modal bagi kolektif seluruh warga negara, terutama generasi muda untuk menyambut Indonesia Maju tahun 2045.

“Dengan modal pondasi dan kepercayaan diri yang telah kita bangun bersama ini, maka tak ada tantangan yang harus mengecilkan nyali,” ujarnya.

Untuk mewujudkan Indonesia maju, Moeldoko mengajak agar semua komponen bersatu dan meninggalkan pertikaian dan perbedaan.

“Mari kita isi ruang-ruang publik dengan berbagai gagasan dan inisiatif baru yang dinamis,” katanya.

Wabup Bangka “tantang” mahasiswa IPB untuk ciptakan teknologi perikanan

0
Sungailiat, Bangka (ANTARA) – Wakil Bupati (Wabup) Bangka, Sahbuddin “menantang” mahasiswa asal daerah itu yang mendapatkan beasiswa ke Institusi Pertanian Bogor (IPB) untuk menciptakan teknologi perikanan tangkap.

Tantangan itu disampaikannya di Sungailiat, Jumat, setelah sebelumnya bersilaturahmi dan berdialog dengan belasan mahasiswa asal Bangka di IPB Bogor.

Menurut Wabup, sebagai daerah kepulauan yang dikelilingi perairan, Kabupaten Bangka memiliki potensi perikanan laut yang sangat besar.

Namun dalam praktik sehari-hari, masyarakat Bangka yang banyak berprofesi sebagai nelayan hanya menggunakan cara tradisional dalam menangkap ikan.

Karena itu, mahasiswa asal Bangka yang diberikan beasiswa dalam perkuliahan di IPB diminta untuk mampu menciptakan teknologi dalam penangkapan ikan.

Dengan teknologi tersebut, diharapkan nelayan Bangka mampu menangkap ikan dengan cara yang lebih terarah dan efisien, namun tetap mendapatkan hasil yang maksimal.

“Saya ingin tantang, setelah kalian lulus, bisa menciptakan teknologi penangkapan ikan. Jadi, ketika nelayan mau ke laut, dia sudah tahu laut mana yang mau dituju, ikan apa yang mau diambil,” jelasnya.

Menurut dia, keberadaan teknologi perikanan tangkap itu juga nantinya dapat menambah pemahaman nelayan Bangka mengenai lokasi yang tepat dalam menangkap ikan.

Sebagai orang yang memahami dunia nelayan, Wabup Bangka merasa prihatin karena nelayan selama ini sering hanya berputar-putar di perairan karena tidak mengetahui lokasi yang tepat untuk mendapatkan ikan.

Tidak jarang, nelayan hanya berputar-putar di perairan karena tidak mengetahui lokasi yang banyak ikan sehingga mubazir dalam penggunaan BBM.

“Kalau teknologi itu ada, nelayan sudah tahu koordinat mana yang mau dituju sehingga hemat waktu dan biaya. Saya juga nelayan, jadi, saya tantang itu,” ujar Sahbuddin.

Jelang pelantikan presiden, masyarakat Bangka Tengah diajak jaga kondusifitas

0
Koba, Bangka Tengah (ANTARA) – Kepolisian Resor Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajak masyarakat daerah itu untuk menjaga kondusifitas menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019.

“Kami mengajak masyarakat jaga kondusifitas, jangan terpancing dengan berita hoaks dan jauhi prilaku radikalisme,” kata Kapolres Bangka Tengah AKBP Slamet Adi Purnomo di Koba, Jumat.

Hal itu dikemukakannya saat menggelar pertemuan dengan para tokoh agama di Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah menyikapi situasi kamtibmas menjelang pelantikan kepala negara.

“Kami dari pihak kepolisian berada di tengah, selalu bersama masyarakat dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia juga meminta berbagai pihak untuk mengantisipasi berita hoaks, radikalisme dan terorisme yang dapat mengancam stabilitas keamanan negara.

“Saya mengajak semua pihak sama-sama mendukung pelantikan kepala negara pada 20 Oktober 2019 dengan menjaga kamtibmas,” ujarnya.

Sebelumnya Polres Bangka Tengah juga sudah menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh lintas organisasi dalam rangka menyampaikan pesan kamtibmas.

“Polisi bagian dari masyarakat, kami adalah mitra warga maka mari sama-sama kita jaga dan ciptakan rasa aman di lingkungan masing-masing,” ujarnya. 

Pemkot Pangkalpinang terus giatkan program “Jumat Bersih”

0
Pangkalpinang (ANTARA) – Pemerintah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akan terus menggiatkan program Jumat Bersih dengan melaksanakan gotong royong di seluruh kecamatan yang ada di kota itu.

Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil ( Molen), Jumat, mengatakan hari ini jajaran Pemkot Pangkalpinang bersama Forkompimda melaksanakan program Jumat Bersih di kawasan Pasar Induk Kecamatan Pasir Putih.

“Program Jumat Bersih ini akan difokuskan pada beberapa titik yang dianggap rawan terhadap banjir,” ujarnya.

Ia mengatakan pasar dan sekitarnya yang dibersihkan pada saat ini serta titik titik lainnya merupakan salah satu titik rawan terhadap banjir.

“Kegiatan ini harus terus dilakukan dan secara bertahap, sehingga di saat masuk musim hujan luapan air bisa teratasi dan diminimalisir,” katanya.

Ia berharap masyarakat dapat menjaga dan tidak mengotori lingkungan, karena dikhawatirkan masuk musim penghujan akan terjadi banjir.

Dikatakannya, ke depannya akan direncanakan bagaimana membuat skala prioritas pasar supaya menjadi indah, sehingga pedagang dan pembeli menjadi nyaman.

“Sekarang lagi dirancang dengan mengajak tokoh masyarakat Pangkalpinang untuk gotong royong membersihkan lingkungan dan ini merupakan Jumat pertama,” katanya.

KPK pelajari lebih lanjut UU Nomor 19 Tahun 2019

0
Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari lebih lanjut isi dari Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.

“Kami baru dapat informasinya pagi ini. Nanti akan dilihat apa isi UU tersebut dan segera kami bahas untuk memutuskan tindak lanjut berikutnya,” ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, Febri menyatakan bahwa KPK sampai saat ini belum memperoleh dokumen UU Nomor 19 Tahun 2019 tersebut.

“Dokumen UU 19 Tahun 2019 tersebut belum kami dapatkan sampai saat ini. Nanti jika sudah didapatkan segera dibahas,” ucap dia.

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi mencatat revisi UU KPK ke Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 Tahun 2019.

“Revisi UU KPK sudah tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU No 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK, sudah diundangkan di Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019,” kata Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya hingga Kamis, 17 Oktober 2019 atau 30 hari sejak rapat paripurna DPR pada 17 September 2019 yang mengesahkan revisi UU KPK, tidak ada pihak yang menyampaikan bahwa revisi tersebut sudah resmi diundangkan.

Padahal menurut Pasal 73 ayat (2) UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Seharusnya, UU KPK versi revisi pun otomatis berlaku pada 17 Oktober 2019.

Namun salinan UU No 19 tahun 2019 itu, menurut Widodo, masih belum dapat disebarluaskan karena masih diteliti oleh Sekretariat Negara.

“Salinan UU masih diotentifikasi oleh Sekretariat Negara. Setelah itu baru kita publikasikan di website,” tambah Widodo.